TERORIS GENERASI KE-3

TERORIS GENERASI KE-3

Prof. Cipta

PROF. TJIPTA LESMANA  Direktur Eksekutif Strategic Intelligence Studies

Di tengah-tengah kesibukannya menghadiri KTT 2+2 di Sydney, Australia mendampingi Presiden Jokowi, akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan kita, Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers tentang terorisme kepada wartawan Indonesia dan media asing yang ikut meliput pertemuan penting di Sydney itu. Menhan mengingatkan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bahwa terorisme saat ini salah satu ancaman serius. Penanganannya harus secara terkoordinir di antara negara-negara ASEAN.

Menurut Menhan, ada 1.000 sampai 1.500 eks kombatan yang balik ke negara masing-masing di kawasan Asia Tenggara setelah gerakan ISIS di Timur Tengah semakin terdesak. Sebagian besar dari eks kombatan itu balik ke Filipina dan Indonesia. Yang “pulang kampung” ke Indonesia, mereka menyebar ke berbagai daerah. Aktivitas mereka termasuk di dunia maya.

Oleh Ryamizard Ryacudu, mereka yang saat ini bergerak melancarkan aksi-aksi terorisme disebut “teroris generasi ketiga”. “Generasi pertama dipimpin oleh Al Qaeda yang menyerang WTC di New York (pada 11 September 2001). Generasi kedua adalah kelompok ISIS yang lahir di Iraq dan Suriah. Selama tahun terakhir gerakan ISIS di Iraq dan Suriah semakin terdesak, karena gempuran militer setempat yang mendapat bantuan massif dari sejumlah negara besar, termasuk Rusia dan Amerika Serikat.

Gerakan ISIS sebagian, “pindah markas”setelah terpojok di Timur Tengah. Mereka diduga kuat, antara lain, menjadikan Filipina sebagai target pertama, bekerja sama dengan kelompok-kelompok separatis yang sudah lama mengidam-idamkan pendirian negara Islam di Filipina Selatan, sempalan ISIS juga diduga kuat menyebar ke Malaysia dan Indonesia. Impian mereka menurut sumber intelijen asing, ialah mendirikan semacam Islamic States of south East Asia.

Kelompok teroris yang memperjuangkan aspirasi baru inilah yang, tampaknya dimaksudkan Menhan Indonesia, sebagai “Teroris Generasi ke-Tiga”, mereka terdiri dari eks kombatan yang kembali ke kampung halaman (setelah ikut bertempur di Timur Tengah, atau mendapatkan pelatihan khusus di beberapa negara Timur Tengah), bekerja sama dengan kelompok-kelompok dalam negeri yang tidak puas, bahkan benci, terhadap sepak terjang pemerintahan RI sah yang dituding kafir dan hanya menjadi kaki tangan negara-negara asing tertentu.

Terorisme di Indonesia sendiri mempunyai historis yang panjang. Jika terorisme didefinisikan sebagai perjuangan bersenjata dan radikalisme untuk menggulingkan pemerintahan yang konstitusional dan mengganti sendi-sendi negara (khususnya ideologi negara), maka rangkaian pemberontakan bersenjata di negara kita pada dekade 50-an bisa disebut gerakan terorisme juga.

Pada era Orde Baru, gerakan terorisme di Indonesia praktis “tidak berkutik”, karena sikap keras dan non-kompromistis pemerintah Suharto melumpuhkannya. Para pelakunyapun melarikan diri ke luar negeri, khususnya ke sejumlah negara di Asia Tenggara, untuk menghindari pencidukan oleh aparat Orde Baru. Aksi-aksi pemboman dan serangan teroris mulai dirasakan menggoyang negara kita setelah kita memasuki era reformasi pasca pengunduran diri Presiden Suharto pada 21 Mei 1998, seiring dengan era kebebasan yang mencapai “puncak kejayaannya“, berkembang pula ideologi kekerasan yang disandarkan pada argumen keagamaan yang diam-diam banyak memikat anak-anak muda yang belum begitu matang penghayatan agamanya.

Menurut suatu sumber, pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang parsial adalah sumber utama terjadinya kebencian terhadap segala sesuatu yang di luar keyakinan dan pandangan mereka. Doktrin-doktrin yang ditanamkan kerapkali berhasil membuahkan hasil dengan rekrutmen “anggota baru” yang siap untuk melaksanakan misi perjalanan maut menuju surga.

Pasca pemerintahan Orde Baru, sejumlah tokoh teroris yang bersembunyi di luar negeri satu persatu kembali ke Tanah Air dan kembali melakukan aksi-aksi radikal dan ekstrim.

Terorisme di Indonesia memasuki momentum baru setelah Sari Cafe dan Paddy’s club di Bali dibom pada 12 Oktober 2002. Itulah “Bom Bali 1” yang mengguncang pemerintah Megawati Soekarno Putri dan mengejutkan dunia Internasional. Lebih dari 200 orang tewas dalam insiden berdarah itu. Sebagian besar warga negara Australian yang sedang berlibur di Bali, setelah itu, Indonesia terus diguncang oleh rentetan serangan bom yang mematikan, antara lain pengeboman Mac Donald Makasar bulan Desember 2002. Kedutaan Besar Australia di Jalan Rasuna Said Jakarta. Pengeboman Hotel JW Marriot Jakarta  bulan Agustus 2003, pengeboman Hotel JW Marriot 2 dan Hotel Ritz Carlton dan masih banyak lagi.

Pasca peristiwa Bom Bali 1, pemerintah Megawati mengeluarkan Perpu Anti Terorisme yang kemudian disahkan oleh DPR, sebagai UU Terorisme. Satuan anti-terorisme Polri dibentuk. Perlawanan terorisme dilancarkan habis-habisan, Satuan Khusus ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Densus 88, hasil oprasi Densus sangat signifikan. Para teroris dikejar dan ditangkap banyak juga yang diseret ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman berat, sebagian malah divonis mati, selama 10 tahun terakhir Indonesia relatif aman, dari serangan terorisme.

Namun, akibatnya dimana-mana Polisi menjadi target serangan balasan kaum teroris sebagai tindakan balas dendam. Lebih dari 10 Pos Polisi di berbagai daerah diserang, menimbulkan korban jiwa dan personel luka-luka.

Peledakan bom di Starbuck dan Pos Polantas di Jalan Thamrin menyadarkan kita semua bahwa terorisme tetap ancaman serius bagi bangsa ini. Serangan itu seolah sinyal bahwa kaum teroris sudah mendekati pusat pemerintahan, Juli 2016, sebuah bom bunuh diri dilakukan oleh kelompok Nurohman di Markas Polres Surakarta, Jawa Tengah.

Sejak serangan di Starbuck Jalan Thamrin, belum ada lagi serangan bom yang mengguncang negara kita. Poso pun relatif tenang setelah pimpinannya Santoso berhasil di bunuh oleh gabungan pasukan TNI dan Polri. Di Marawi Filipina Selatan, pasukan militer Filipina menggempur dan melumpuhkan perlawanan kelompok radikal bersenjata,. Beberapa pertemuan segitiga Menhan Indonesia, Malaysia, Filipina membuahkan kesepakatan untuk melancarkan patroli perairan bersama di Selat Malaka dan perbatasan Indonesia-Filipina dalam rangka membendung perluasan gerakan kaum teroris di Selatan Filipina.

Kita percaya ancaman teroris di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, masih amat riil, apalagi makin tersudutnya kelompok ISIS Suriah, sebagian dari mereka dipercaya membentuk basis kekuatan baru, antara lain di Asia Tenggara. Generasi teroris ketiga ini diyakini lebih fanatik dan militan. Di dalam negeri, berbagai kelompok radikal semakin meningkatkan serangannya ke berbagai pihak, khususnya ke media sosial dan hoax.

Pemerintah kita tidak tinggal diam. Baik melalui tindakan hard power (seperti pre-emptive strike) maupun soft power (seperti kontra-radikalisme, de-radikalisme dan penegakan hukum) terus dilancarkan aparat. Dalam konteks ini, kesepakatan DPR dan Pemerintah pekan lalu untuk melibatkan TNI dalam memberantas terorisme, kita percaya langkah kemajuan. Revisi UU Anti Terorisme juga mendekati final.

Terorisme kejahatan terorganisir berskala Internasional yang bertujuan untuk menumbangkan pemerintah dan mengganti ideologi negara. Maka penanganannya harus all out dan melibatkan semua aparat/lembaga keamanan dan intelijen. Kinerja Densus 88 selama ini harus diapresiasi, bahkan harus ditingkatkan.

Tetapi satuan-satuan TNI yang selama ini telah dipersiapkan untuk operasi kontra terorisme sah-sah saja dilibatkan, untuk membackup Polri. Instansi BNPT juga perlu terus diberdayakan untuk mengkoordinir kegiatan berbagai aparat keamanan dan intelijen yang ada.

Hubungan pribadi yang sangat harmonis antara Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Toto Karnavian, seyogyanya menjadi momentum baru untuk lebih mempercepat kerja sama TNI dan Polri dalam melumpuhkan kekuatan terorisme di bumi nusantara. Indonesia tidak sekali-sekali terperosok “jadi Afganistan atau Suriah”. Maka, Pancasila, NKRI dan UUD 1945 harus kita pertahankan at all cost! semua pihak harus ultra-waspada agar pesta demokrasi Pilkada langsung 2018 dan Pemilu 2019 tidak boleh diganggu oleh aksi-aksi radikalisme dan terorisme!

Sumber : Rakyat Merdeka, 19 Maret 2018.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *