Sudah Ada Intelijen Strategis, Intelijen Pertahanan Guna Apa

Dalam pembentukan badan intelijen pertahanan negara di Kementrian Pertahanan mendapatkan kritikan dari Komisi I DPR. DPR menilai belum ada urgensi  pembentukan Badan Intelijen di Kemhan, karena sudah mempunyai 2 Badan Intelijen yang strategis.

Progrev.org – Jakarta, Ketua Komisi I DPR TB. Hasanudin menyebutkan akan meminta klarifikasi dari Kementrian Pertahanan terkait rencana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan. Menurut TB. Hasanudin rencana ini bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu UU TNI dan UU Intelijen.

Kementrian Pertahanan seharusnya tidak perlu membuat Badan Intelijen baru, cukup memanfaatkan badan intelijen yang sudah ada , bisa dari Bais TNI, BIN atau Atase Pertahanan (Athan).

TB. Hasanudin mengatakan, “Intelijen pertahanan di kelola oleh TNI bukan oleh Kementrian Pertahanan jadi ada 2 UU yang kemudian harus menjadi bahan kajian, jangan sampai menabrak  apalagi kalau kemudian kedua undang-undang itu ditabarak oleh Perpres atau Keppres dan itu harus diklarifikasi”.

Namun Sekjen Kemhan Widodo membantah rencana pembentukan intelijen pertahanan tersebut akan tumpa tindih. Widodo mengatakan “Bais TNI operasional dibawah Panglima TNI menangani kekuatan-kekuatan yang konvesional berhadapan antar Angkatan Bersenjata, sedangkan Kementrian Pertahanan seluruh resources, ada energy, ada pangan, ada potensi-potensi lain yang sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pertahanan negara”.

Undang-Undang TNI

Menurut UU TNI NO 34 Tahun 2004 Pasal 6, berbunyi :

(1)  TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

a.    penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b.    penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

c.    pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2)  Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Undang-undang Intelijen

Menurut UU Intelijen No. 17 Tahun 2011 Pasal 11, berbunyi :

(1)  Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen pertahanan dan/atau militer.
(2)  Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila Kementrian Pertahanan tetap ingin mendirikan Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementrian Pertahanan maka kedua undang-undang tersebut harus terlebih dahulu direvisi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *