RUU ANTI TERORISME: HANYA UNTUK MENAMBAH KEWENANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK HINGGA LEBIH DARI 1000 HARI.

RUU ANTI TERORISME

Terdapat pasal kontroversial di rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang lepas dari pengamatan publik selama ini.

Progrev.org – Substansi  RUU yang kontroversial dan lepas dari pengamatan publik tersebut antara lain tentang penangkapan dan penahanan. Pasal 43A revisi  mengatur bahwa  “penyidik atau penuntut umum dalam rangka penanggulangan dapat mencegah orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa dan ditempatkan pada tempat tertentu dalam waktu paling lama 6 bulan.”

Ketentuan ini tidak menjelaskan tempat apa yang dimaksud. Tidak ada rincian penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dibawa dan ditempatkan pada tempat tertentu dalam waktu paling lama 6 bulan” termasuk penjelasan status orangnya apakah sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Banyak pendapat mengatakan bahwa penempatan terduga terorisme pada tempat tertentu merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang.

Apabila usulan kewenangan penahanan pada Pasal 43A tersebut digabung dengan kewenangan penahanan pada Pasal 25 (usulan revisi), yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, maka total kewenangan penahanan yang diusulkan dalam revisi UU tersebut akan mencapai lebih dari 1000 hari. Hal ini tentunya akan jauh melebihi kewenangan penahanan yang diatur dalam KUHAP, yaitu sekitar 700 hari.   Sementara UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagai undang-undang eksis yang mengatur penahanan kurang dari KUHAP, yaitu sekitar 650 hari.

Seharusnya hal ini yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Bahwa sesungguhnya tujuan dari revisi RUU Terorisme adalah untuk mencegah agar terorisme tidak terjadi,   bukan sekedar menambah kewenangan Polri sebagai penyidik untuk memperpanjang waktu penangkapan dan penahanan hingga mencapai 1000 hari lebih, termasuk usulan kewenangan-kewenangan lainnya.

Ada skenario pengalihan isu dalam pembahasan RUU Anti Terorisme.

Momentum revisi UU Anti Terorisme sejatinya digunakan untuk mempertegas fungsi koordinasi antar institusi pemerintah dalam mengatasi terorisme termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan terorisme. Isu yang diangkat ke masyarakat,  justru  materi pengaturan yang belum dibahas sama sekali di dalam rapat-rapat di Pansus DPR RI.

Dari pemberitaan media bahwa Fraksi PDIP menyampaikan pernyataan memilih sikap berbeda terkait dengan pelibatan TNI. PDIP berkukuh pelibatan TNI hanya sebatas perbantuan atau bawah kendali operasi (BKO).  “Kalau mengenai pelibatan TNI, pada prinsipnya kita mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  Ada UU TNI yang mengatur soal operasi di luar militer,”  ucap anggota Panja RUU Antiterorisme F-PDIP, Risa Mariska, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Perlu dipahami oleh masyarakat,  bahwa rumusan pelibatan TNI terdapat dalam Pasal 43B ayat 2, sementara saat ini Panja DPR RI bersama Pemerintah masih membahas tentang usulan Polri untuk memperpanjang waktu penangkapan yang menjadi kewenangan penyidik menjadi 30 hari dalam Pasal 28 dan waktu penahanan menjadi total 1000 hari yang pengaturannya terdapat pada Pasal 25.

Masyarakat perlu memahami,   jangan sampai ada skenario pengalihan isu yang digunakan oleh kepentingan tertentu untuk menutupi apa yang sebenarnya sedang dibahas di dalam rapat-rapat Panja tersebut.

Apabila dipelajari lebih dalam secara substansi, bahwa draft revisi RUU Anti Terorisme tersebut sebenarnya lebih bertujuan untuk menambah kewenangan penyidik dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kewenangan penyidik. Draft revisi RUU yang diusulkan pemerintah ini belum menyentuh sama sekali substansi pengaturan pemberantasan terorisme secara total sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden.

Perlu dicermati pasal per pasal dari draft revisi ini bahwa pengaturan lembaga BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme tidak begitu jelas dan hanya diatur dalam satu ayat saja (Pasal 43B ayat 1),  demikian juga pengaturan pelibatan TNI hanya diatur dalam satu ayat, itupun sebagai “perbantuan” (Pasal 43B ayat2). Sementara  belum ada pasal yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang didengung-dengungkan selama ini,  demikian juga belum ada pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat,  apalagi pengaturan tentang badan pengawas yang diusulkan oleh DPR sama sekali belum dirumuskan dalam draft tersebut.

Sebaliknya isu kuat yang justeru diangkat ke masyarakat sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil dan penggiat HAM serta fraksi tertentu dalam setiap pembahasan RUU ini adalah tentang pelibatan TNI yang secara teknis sama sekali belum dibahas dalam rapat-rapat Panja di DPR. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bahwa tujuan utama dari revisi UU ini adalah sekedar hanya untuk menambah kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan hingga lebih dari 1000 hari.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *