Reklamasi Teluk Jakarta Sedot Anggaran Negara Untuk Atasi Dampak Lingkungan

reklamasi-pulau-g

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dinilai akan banyak menyedot anggaran negara untuk menutupi dampak lingkungan reklamasi tersebut dikemudian hari. Hal tersebut dampaknya akan menjadi beban pemerintah di masa yang akan datang.

IconNews, Jakarta – Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dinilai Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto akan banyak menyedot anggaran negara.  Hermanto menilai tidak tertutup kemungkinan anggaran negara akan tersedot hanya untuk menutupi dampak lingkungan reklamasi tersebut dikemudian hari. Hal tersebut dampaknya akan menjadi beban pemerintah di masa yang akan datang.

“Anggaran itu setidaknya dikeluarkan untuk banjir yang lebih besar di Jakarta, merestorasi ekosistem laut yang rusak, dan memfasilitasi nelayan yang dirugikan karena berkurangnya akses dan lahan tangkap,” ujar politisi PKS ini di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa(20/09/2016).

Kalau negara mengeluarkan anggaran, lanjut Hermanto, itu berarti yang dipakai uang rakyat.

“Jika rakyat tidak rela uangnya dipakai untuk membiayai bencana akibat ulah korporat maka rakyat harus menentang kebijakan reklamasi,” tandas dia.

Hermanto menambahkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir yang lebih besar akan menyengsarakan warga Jakarta dalam jangka panjang. Selain itu, negara akan terus mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana banjir tersebut.

“Rakyat dan negara rugi sementara korporat untung. Nilai propertinya di pulau reklamasi semakin lama semakin meningkat,” paparnya.

Diketahui, pada 9 September 2016 silam, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah resmi melanjutkan proyek reklamasi yang pernah dimoratorium atas kesepakatan dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli bersama DPR.

Lebih lanjut, Hermanto meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar menghormati lembaga yudikatif. Majelis Hakim PTUN 31 Mei 2016 lalu mengabulkan gugatan nelayan dan mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.

“Kalau ijin pelaksanaan reklamasi sudah dicabut, namun jalan terus, maka reklamasi itu ilegal,” tutur Hermanto.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *