Muhammadiyah Akan Ajukan Judicial Review UU Tax Amnesty

Tax Amnesty Resahkan Masyarakat

Hasil Rakernas Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah memutuskan bahwa Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty

Progrev.org, Jakarta – Hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta 26-28 Agustus 2016 memutuskan bahwa Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

“Penerapan kebijakan harus jelas ukurannya. UU ini (Tax Amnesty) hanya dirasakan kurang dari 10 persen masyarakat Indonesia,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dam HAM, Busyro Muqoddas. UU Tax Amnesty telah melanggar sejumlah pasal di UUD 1945. Pasal itu di antaranya pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat, pasal 1 ayat 3 tentang prinsip negara hukum, pasal 33, dan pasal 28 tentang HAM.

Tax Amnesty Buat Masyarakat Resah

Tax amnesty tersebut tidak memiliki sasaran jelas. Akibatnya masyarakat umum juga terkena sasaran tersebut sehingga menjadi resah.  “Sasarannya harus dievaluasi juga, jangan sampai justru masyarakat kecil terkena dampaknya. Tax amnesty ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mengalami problem dalam kewajiban pajak, dan orang ini hanya beberapa gelintir saja. Uangnya pun diparkir di luar negeri. Tapi semua masyarakat terkena imbasnya dan ini membuat gaduh,” kata Busyro Muqoddas

Busyro

Naskah akademik UU Pengampunan Pajak tidak pernah dikemukakan secara langsung ke publik terutama kalangan akademis. Sehingga, masyarakat tidak bisa memberikan kritisi atas naskah tersebut. “UU ini bentuknya top down, kebijakan negara nalar hukumnya ditaruh dibawah kepentingan politik. Ini merusak sistem negara hukum,” ujar Busyro Muqoddas.

Pemerintah Tidak Terbuka

“Sasarannya harus dievaluasi juga, jangan sampai justru masyarakat kecil terkena dampaknya. Tax amnesty ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mengalami problem dalam kewajiban pajak. Dan, orang ini hanya beberapa gelintir saja. Uangnya pun di parkir di luar negeri. Namun, dalam kenyataannya semua masyarakat terkena imbasnya dan ini membuat gaduh,” kata Busyro.

Busyro juga menilai pemerintah tidak terbuka sejak awal terkait penyusunan naskah akademik kebijakan ini. Sehingga membuka ruang usulan dan masukan dari masyarakat. Karena itu usulan judicial review Undang Undang ini menurutnya patut menjadi pertimbangan untuk memperjelas sasarannya ke depan.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *