PM VANUATU MELAKUKAN PEMBOHONGAN PUBLIK TENTANG ISU HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

Kepulauan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Vanuatu juga masih menghadapi masalah Hak Asasi Manusia serius.
Kepulauan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Vanuatu juga masih menghadapi masalah Hak Asasi Manusia serius.
Progrev.org. PM Vanuatu, Chariot Salwai telah melakukan pembohongan publik dengan melibatkan nama Paus Fransiskus mengenai isu Papua yang dirilis melalui media Pacific Islands News Association (PINA) beberapa waktu yang lalu. Tindakan tersebut sangat disayangkan karena dilakukan terhadap seorang tokoh dunia seperti Paus Fransiskus yang notabene adalah seorang pemimpin Gereja Katolik dan sekaligus sebagai Kepala Negara Kota Vatikan yang sangat dihormati oleh umat beragama se-dunia.
Menurut pernyataan Chariot Salwai yang dimuat oleh media lokal Vanuatu tersebut, Chariot Salwai telah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat dan pernyataan tersebut disampaikan pada saat berdiskusi dengan Paus Fransiskus di Roma ketika membahas isu tentang perubahan iklim 11 November 2017 yang lalu. Audiensi dengan Paus Fransiskus di Roma dihadiri oleh 6 orang pemimpin Pasifik yang didampingi pejabat pemerintah senior dan kepala organisasi regional lainnya. Chariot Salwai mengatakan bahwa dunia tidak dapat mengubah telinga yang tuli terhadap tuduhan pelanggaran HAM yang telah berlangsung lama di Papua Barat.
          Pernyataan PM Vanuatu mengenai dugaan pelanggaran HAM saat beraudiensi dengan Paus Fransiskus tersebut tidak mempunyai korelasi dengan kondisi yang sebenarnya di Papua dan bersifat tendensius dengan memutarbalikan fakta serta cenderung menyimpang dari topik pembicaraan. PM Vanuatu telah membuat pernyataan yang manipulatif dengan mengaitkan isu dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
          Pada saat Sidang Tahunan Dewan Hak Asasi Manusia Perhimbunan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 lalu, Nicholas Messet, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan berang (marah besar) terhadap pidato Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Carcasses Kalosil (sebelum diganti dengan PM Chariot Salwai). Saat itu, Moana menyebut di Papua hingga kini masih banyak terjadi pelanggaran HAM berat.
          Sebagai tokoh Papua, Nicholas Messet merasa tersengat kupingnya mendengar pidato asal ucap itu. “Pidato PM Vanuatu tersebut tidak berdasar serta mengandung unsur politis terselubung,” tegasnya dalam keterangan pers di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan, Rabu (26/3).
          Nicholas Messet juga menyebut pernyataan PM Vanuatu itu adalah bohong besar. Sebab bukti foto yang beredar di internet yang dikeluarkan oleh PM Vanuatu pada sidang di Jenewa itu adalah foto tahun 1970-an, tapi direkayasa seolah-olah itu kondisi terkini di Papua. “Dia bilang terjadi pelanggaran HAM setiap hari di Papua. Padahal itu foto-foto lama tahun 1970-an,” sesalnya.
          Setelah era reformasi bergulir, ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998, tanah Papua jauh lebih baik. Menurut Nicholas Messet, saat ini Papua sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang baik, termasuk untuk bidang penegakan hukum.
          “Memang kita tidak menyangkal, benar ada pelanggaran HAM di tahun-tahun 1970-an dari Aceh sampai Papua. Ada pelanggaran HAM besar-besaran di saat orde baru memerintah. Tapi sejak tanggal 21 Mei 1998, turunnya Soeharto, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi” tegasnya. Nicholas Messet mengingatkan, PM Vanuatu adalah perdana menteri dari sebuah negeri kecil yang seharusnya tidak ceroboh dalam menuduh.
          Pembohongan publik tak kalah dahsyatnya dengan senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction). Ini harus digarisbawahi disini bahwa Kepulauan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Vanuatu juga masih menghadapi masalah HAM serius. Korupsi merajalela di semua sektor di masyarakat dan pemerintah. Dan perdagangan manusia terus berlangsung. Anak-anak menghadapi siksaan yang berkelanjutan dan kekerasan terhadap perempuan, sayangnya ini adalah rutinitas harian. Ini akan menjadi untuk perbaikan dari populasi mereka jika pemerintah dari Pulau Vanuatu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius permasalahan domestik mereka daripada selalu mencampuri masalah internal negara lain.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *