Pelayaran Kapal TB Charles Ternyata Melanggar Aturan Pelayaran Kemenhub

Kapal TB Charles

Kejadian kasus penyanderaan sebanyak 7 ABK Kapal TB Charles yang menarik tongkang Robby 152 oleh terduga sementara Kelompok Abu Sayyaf sebenarnya bisa di hindari apabila pihak perusahaan dalam hal ini PT. Rusianto Bersaudara melaksanakan penerapan larangan pelayaran dari Kemenhub untuk melarang melintasi area berbahaya atau terlarang.

Progrev.org, Samarinda – Dalam aturan pelayaran nasional Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan Surat Telegram tanggal 21 April 2016 dengan NO 80/4/DN-16 yang berisi tentang larangan kapal untuk melintasi area berbahaya atau terlarang. Surat telegram tersebut disosialisasikan oleh KSOP Samarinda dan KSOP Balikpapan dimana perusahaan PT Rusianto Bersaudara beroperasi di kedua daerah tersebut.

Sebagaiamana diketahui sebelumnya terjadi dua kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di Fillipina dengan  meminta tebusan yang tidak sedikit jumlahnya. Mengenai kebenaran sandera ditebus atau tidak hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya kita cukup gembira mengetahui bahwa sandera pulang dengan selamat namun hal tersebut sudah sangat jelas bahwa jalur pelayaran ke Filipina merupakan jalur yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kejadian penyanderaan terulang kembali dan hal tersebut terbukti dengan adanya kasus penyanderaan sebanyak 7 ABK Kapal TB Charles 001 yang menarik tongkang Roby 152.

ST Kemenhub

Akibat adanya kasus pengulangan penyanderaan 7 ABK Kapal TB Charles Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat penegasan yang sudah nyata-nyata untuk semua perusahaan pelayaran untuk tidak berlayar ke Filipina. Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor 129/6/DN-16 tanggal 24 Juni 2016 tentang larangan berlayar ke Filipina terutama untuk tujuan perairan barat Tawi-Tawi dan perairan Laut Sulu. Pihak KSOP Samarinda bahkan sudah menerapkan ST tersebut dan mengedarkannya langsung kepada beberapa pihak perusahaan pelayaran. Bahkan 2 kapal yang akan berlayar ke Filipina langsung dilarang karena adanya ST pelarangan berlayar ke Filipina tersebut.

Sudah sepatutnya pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelayaran tersebut apabila tidak kejadian penculikan, penyanderaan, serta pembunuhan akan terjadi terus setiap waktunya. Pihak perusahaan sudah seharusnya mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh Kemenhub untuk menjamin keselamatan para crew kapalnya.

Kejadian penculikan dan penyanderaan tersebut bukan saja melibatkan pihak perusahaan, ABK kapal dan keluarganya, atau pihak Pemda setempat dimana jadi tempat perusahaan melakukan operasi didaerahnya namun kasus tersebut melibatkan semua pihak nasional dari mulai ketua RT/RW di aceh hingga Merauke sampai dengan Pemerintah dan DPR serta wakil rakyat lainnya pun ikut memperhatikan kasus penyanderaan tersebut.

Pihak perusahaan pelayaran dan perkapalan dimanapun berada sudah seharusnya mematuhi segala aturan pelayaran yang diterapkan sehingga kejadian penculikan dan penyanderaan tidak akan terulang-terulang terus kedepannya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *