Parlemen dan Masyarakat Solomon telah kehilangan kepercayaan terhadap PM Sogavare.

waktu telah habis untuk Sogavare dalam tugas ketiganya sebagai perdana menteri.
waktu telah habis untuk Sogavare dalam tugas ketiganya sebagai perdana menteri.

PapuaVoice.Com. Parlemen serta masyarakat Solomon telah kehilangan kepercayaan pada PM Sogavare karena dia tidak mendengarkan mereka lagi, sementara pembangunan di seluruh negeri Solomon terbengkalai, korupsi merajalela, demikian pula kepercayaan masyarakat Solomon terhadap birokrasi hukum yang carut marut di negeri miskin itu.

Kepulauan Solomon masuk kedalam daftar negara termiskin oleh Bank Dunia.

Negara ini berlokasi di Oseania. Jumlah penduduk 566.842 jiwa dengan PDB per kapita: $ 600. Kepulauan Solomon masuk ke dalam negara termiskin oleh Bank Dunia. Mulai dari krisis bahan bakar dan keuangan dan pada tahun 2009, penurunan jumlah ekspor logistik, serta terjadinya perang sipil yang membuat negara ini hampir saja bangkrut. Oleh karena itu Austraia ikut menjadi negara yang memastikan dan menjaga Solomon dalam hal perekonomian.

Dibawah kepemimpinan Sogavare, Solomon semakin merosot baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun minus pembangunan. Pantas saja kalau selama ini PM Sogavare kerjanya hanya mencampuri dan intervensi kepada negara-negara lain, ternyata kegiatan Sogavare tersebut hanya untuk mengukuhkan eksistensinya kepada negara lain dan menutupi kalau bahwasanya justru pembangunan di negara Kepulauan Solomon yang dipimpinnya ternyata nol besar.

Sogavare menjadi PM Kepulauan Solomon sejak Desember 2014. Ini adalah ketiga kalinya ia menduduki jabatan PM di negara Pasifik berpenduduk 500 ribu jiwa itu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai PM pada tahun 2000-2001 dan 2006-2007. Dua periode kepemimpinan yang sangat singkat itu diwarnai resesi ekonomi sebesar delapan persen pada tahun 2001, mosi tidak percaya oleh parlemen pada bulan Desember 2007, dan kebijakan yang merusak hubungan negara itu dengan Australia.

Sogavare menuduh Australia mem-bully negara kepulauan itu ketika Australia menolak membantu kepolisian Kep. Solomon pada kerusuhan yang terjadi tahun 2006. Ia mengusir Duta Besar Australia Patrick Cole dan melindungi Julian Moti, mantan Jaksa Agung Kep. Solomon, yang terancam ekstradisi ke Australia karena tuduhan seks dengan anak di bawah umur.

Memburuknya hubungan dengan Australia, donor utama negara kepulauan itu, membuat aliran dana segar dari Taiwan menjadi lebih penting bagi Sogavare. Taiwan, yang selama ini selalu mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasifik, langsung memanfaatkan peluang ini.

Wakil PM Douglas Ete menyatakan bahwa Taiwan memberikan dana sebesar 80 juta dolar Solomon (10 juta dolar AS) per tahun, 50 juta dolar diantaranya dibayarkan kepada lima puluh anggota Parlemen. Dari total bantuan itu, 10 juta dolar dialokasikan untuk kementerian Pendidikan dan 10 juta dolar untuk Dana Pembangunan Nasional. Sepuluh juta dolar sisanya raib begitu saja.

Ete meminta Sogavare menjelaskan keberadaan sisa dana sebesar 10 juta dolar itu namun Sogavare menolak untuk membukanya kepada publik. Segera setelah mengungkap hal ini, Ete mengundurkan diri. Ia menyatakan ‘saya sudah hilang kepercayaan pada ketua Pemerintahan Koalisi Demokratis untuk Perubahan (Sogavare) dan kepemimpinannya.”

Sogavare tenggelam dalam ilusi bahwa mereka mendapat sorotan dunia internasional karena mendukung Papua Barat berpisah dari Indonesia. Mereka melarikan diri dari masalah dalam negeri dan memilih menjauh untuk mengikuti ‘godaan’ isu Papua Barat.

Bukannya menghadapi secara jantan situasi politik dalam negeri yang kacau, pertumbuhan ekonomi yang lemah dan menyelesaikan masalah dalam negerinya, Sogavare malah memainkan peran sebagai orang kuat dan menggaungkan separatisme Papua. Bagi PM Kepulauan Solomon itu, mendukung separatisme Papua tampaknya lebih seksi, lebih memikat, dan memberi mereka tempat untuk lari dari kenyataan.

 

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *