Karakteristik PKI dan Simpatisannya

Nefa

Banyak kalangan muda saat ini tidak begitu mengerti tentang sepak terjang dan karakteristik dari Komunis Indonesia beserta simpatisannya.

Progrev.org, Jakarta. Berbicara PKI di era sekarang memang susah sekali untuk menemukan titik terang. Kalangan muda dibingungkan dengan cerita fiktif peristiwa 1948 dan 1965. Namun bukti-bukti sejarah tidak bisa dipungkiri begitu saja bahwa PKI merupakan dalang di balik aksi kekejaman dan kebiadaban pada masa itu. Doktrin Komunis telah merenggut banyak korban jiwa dari berbagai kalangan masyarakat termasuk petinggi TNI, oleh karena itu ideologi komunis sangat dilarang di Indonesia. Sampai detik inipun, masih banyak pihak-pihak serta simpatisan PKI masih ngotot untuk membangkitkan kembali paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit pihak-pihak berhaluan kiri, baik secara diam-diam maupun terang-terangan mendukung paham Komunis. Mengherankan sekali, di saat Pancasila sudah berdiri selama 71 tahun sejak 1945, ternyata masih banyak masyarakat tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi modal penting bagi setiap warga negara untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, namun seiring perkembangan jaman dan peralihan kepemimpinan, banyak penyimpangan yang membudaya di negara ini. Kondisi demikianlah yang dimanfaatkan PKI untuk meracuni pikiran masyarakat dengan penyesatan-penyesatan sejarah dan ideologi komunis. Disadari atau tidak, masyarakat sudah masuk perangkap PKI yang mengatasnamakan Demokrasi dan HAM.

Perlu dipahami seluruh rakyat Indonesia, bahwa pihak-pihak dan simpatisan PKI hanya terdiri dari :

  1. Orang tidak paham hukum yang mengartikan kebebasan berpendapat/demokrasi tanpa batas. Undang-Undang maupun Peraturan yang sudah dibuat bukan berarti bahwa pihak yang disebutkan dalam hukum mempunyai kebebasan seluas-luasnya. Tentunya ada batasan-batasan yang mengatur agar Undang-Undang maupun Peraturan tetap berjalan sesuai koridor. Sama halnya dengan UU tentang Kebebasan Demokrasi yang ditambahkan batasan payung hukum TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dan UU No 27 Tahun 1999 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran Paham Komunis, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak PKI.
  2. Orang pemberontak yang menghalalkan segala macam cara demi kepentingan kelompok. Mengatasnamakan Kebebasan Demokrasi dan HAM dengan cara tumpang tindih dasar hukum yang ada merupakan cara licik simpatisan PKI demi mewujudkan tujuannya. Undang-Undang dan Peraturan yang dibuat dengan tujuan saling melengkapi dan memperjelas aturan tersebut. Tidak relevan jika simpatisan PKI berusaha membandingkan, apalagi sampai menuntut pengahapusan Undang-Undang atau Peraturan yang masih dalam satu konteks hukum. Aksi lebih kejam lagi yaitu upaya-upaya pemutarbalikkan fakta dan sejarah dengan tujuan mencari simpati dan kebenaran semu bagi pihak PKI.
  3. Orang picik yang hanya membicarakan atau menuntut satu hal saja (seperti Peristiwa 65 dan PKI). Semenjak peristiwa pemberontakan PKI dari tahun 1948, 1965 sampai sekarang, simpatisan PKI tak henti-hentinya menuntut keadilan HAM. Mereka tidak memahami bahwa peristiwa PKI pada waktu itu dimulai dari pihak PKI yang melakukan pemberontakan diiringi kekejaman terhadap Ulama, Tokoh Masyarakat, Petinggi TNI dan masyarakat sipil tidak berdosa. Sejarah kelam bangsa seharusnya tidak perlu diungkit kembali karena hanya akan membuka luka lama dan menimbulkan polemik yang bisa mengganggu kepentingan nasional.
  4. Orang konservatif yang selalu mengkait-kaitkan semua peristiwa dengan HAM tanpa memisahkan akar permasalahan. Simpatisan PKI dan pihak-pihak pro PKI terdiri dari orang-orang konservatif, yaitu orang yang tidak menginginkan perubahan lebih baik dan memandang nilai-nilai mereka lebih baik. Sedikit-sedikit menganggap pelanggaran HAM.., sedikit-sedikit Kebebasan Demokrasi.. Hanya menguak masa lalu tapi mengesampingkan masa depan bangsa. Masih banyak permasalahan bangsa yang harus dibahas dan diperbaiki oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Fokus bangsa seharusnya pada pembenahan dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur, bukan membahas Ideologi Komunis dengan cover Kebebasan Demokrasi dan Pelanggaran HAM. (nefa)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *