Brimob Tembak Warga Remaja Hingga Tewas

14203314_200400253710140_7960108923035889325_n

Anggota Brigadir Mobile (Brimob) dibawah kendali (BKO) Kabupaten Intan Jaya, Papua, melakukan penembakan terhadap warga remaja berusia 15 tahun Etinius Sondegau.

Progrev.org, Jayapura – Penembakan yang dilakukan oleh Brimob tersebut memicu amarah massa yang berjumlah 200 orang lebih mendatangi Polsek Sugapa sambil membawa jasad Etinius Sondegau menuntut aparat kepolisian bertanggung jawab dan membakar Polsek Sugapa tersebut pada Sabtu (27/8) pukul 13.40 WIT.

Kepala Polres Paniai Ajun Komisaris Besar Leonardus Nabu ketika dihubungi dari Jayapura, Minggu (28/8/2016) mengatakan, pihaknya bersama tim dari Polda Papua tiba di Sugapa pada Senin. “Perjalanan ke Sugapa hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat perintis karena jalan darat. Tim polda dan Polres Paniai berjumlah 19 orang,” kata Leonardus.

Tim dari Polda dan Polres Paniai dipimpin Wakapolda Papua Brigadir Jenderal (Pol) Albert Rudolf Rodja. Tim akan menginvestigasi adanya dugaan penembakan yang dilakukan secara sengaja oleh oknum Brimob sehingga menewaskan Etinius. Selain itu, tim akan menyelidiki orang yang memprovokasi massa sehingga membakar Polsek Sugapa. Kabidhumas Polda Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin menyatakan, bidang profesi dan pengamanan (propam) akan menyelidiki adanya unsur kelalaian oknum anggota Brimob yang melepaskan tembakan ke arah warga.

Pelaksana Tugas Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebutkan, pihaknya akan mengumpulkan informasi untuk menemukan adanya unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden ini. “Pada dasarnya aparat keamanan khususnya Polri tak boleh semena-mena melepaskan tembakan ke warga. Kasus ini seperti mengulang kembali insiden penembakan warga yang terjadi di Paniai dua tahun lalu,” kata Frits.

Kejadian tersebut tentunya sangat mengusik ketentraman, keamanan dan keselarasan yang sedang diupayakan oleh pemerintah pusat terhadap tanah Papua. Manakala banyak terjadi gejolak di tanah Papua yang menginginkan kemerdekaan dan lepas dari NKRI justru anggota Brimob sebagai aparat keamanan sendirilah yang menambah keruh suasana di Papua. Penembakan terhadap remaja OAP yang dilakukan oleh oknum aparat Brimob perlu penanganan segera dan tindakan tegas apabila memang benar nantinya terbukti bahwa penembakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan diluar prosedur yang selama ini digadang-gadangkan oleh Polri bahwa setiap penanganan aksi masa dan teroris maupun gerakan separatis mereka selalu berpegang terhadap Standar Operasional Prosedur  (SOP) yang sudah ditentukan.

Bahkan Kapolripun Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan Statement, dalam penindakan kasus terorisme, penegak hukum harus mengutamakan hak asasi manusia (HAM).

Revisi Undang Undang Terorisme masih terus digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Rencananya, TNI akan diberi kewenangan melakukan penindakan dalam kasus terorisme, namun usulan tersebut ditolak oleh Kapolri. Tito memiliki alasan tersendiri, dalam penindakan kasus terorisme, penegak hukum harus mengutamakan HAM. SOP TNI tersebut berbeda dengan Polri karena TNI tidak memberi peringatan saat melakukan tindakan,” menurut Tito.

“Konteks penegakan hukum itu semua tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal atau terluka, itu harus dipertanggungjawabkan,” ujar pria asal Palembang tersebut. Tito memberi contoh untuk penanganan teroris, jika terjadi perlawanan yang harus dihadapi Polri, anggota diperintahkan untuk bertindak atas asas proporsional.

“Kalau tersangka meskipun dia teroris, jika dia tidak melakukan perlawanan, Polri tidak boleh melakukan tindakan represif atau tindakan berlebihan, itu berlandaskan asas proporsional. Nah ini anggota-anggota kami (Polri) perlu berlatih dan penegak hukum dilatih untuk melakukan tindakan-tindakan proporsional,” Tito menambahkan.

Sebelumnya, kewenangan penindakan terorisme sudah diatur dalam Pasal 43 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *